Pemerintah Taiwan resmi menetapkan CEO OnePlus, Pete Lau, sebagai buronan setelah otoritas kejaksaan mengeluarkan surat perintah penangkapan. Langkah ini diambil menyusul dugaan kuat adanya praktik perekrutan tenaga kerja lokal secara ilegal yang dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan teknologi tersebut.
Kasus ini mendapat perhatian luas karena menyangkut sektor teknologi yang dinilai strategis oleh Taiwan. Otoritas setempat menilai praktik perekrutan tanpa izin berpotensi membahayakan kepentingan nasional, terutama jika melibatkan teknisi dengan keahlian tinggi di bidang pengembangan perangkat keras, perangkat lunak, dan riset teknologi.
Menurut hasil penyelidikan, Pete Lau diduga terlibat dalam perekrutan lebih dari 70 teknisi asal Taiwan tanpa mengantongi persetujuan resmi dari pemerintah. Tindakan ini dianggap melanggar Undang-Undang Cross-Strait Act, yaitu regulasi yang mengatur hubungan ekonomi, bisnis, dan ketenagakerjaan antara Taiwan dan China Daratan. Aturan tersebut mewajibkan perusahaan asal China untuk meminta izin sebelum mempekerjakan warga Taiwan.
Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa Undang-Undang Cross-Strait Act tidak hanya bersifat administratif. Regulasi ini dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, khususnya di sektor teknologi tinggi. Taiwan dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan semikonduktor dan teknologi manufaktur canggih yang memiliki peran penting dalam rantai pasok global.
Dalam perkara ini, jaksa juga mendakwa dua warga negara Taiwan berinisial Lin dan Cheng. Keduanya diduga berperan dalam membantu jalannya perekrutan ilegal tersebut. Peran yang disorot meliputi pendirian perusahaan, pengelolaan administrasi, serta pengaturan struktur badan usaha yang digunakan sebagai sarana perekrutan teknisi.
Penyelidikan menemukan bahwa sebuah perusahaan didirikan di luar Taiwan pada 2014 dengan nama yang berkaitan dengan OnePlus. Setahun kemudian, nama perusahaan tersebut diganti. Otoritas menilai perubahan identitas ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya menyamarkan hubungan langsung dengan perusahaan induk agar aktivitas perekrutan tidak mudah terdeteksi oleh regulator Taiwan.
Selain struktur perusahaan, aliran dana menjadi salah satu fokus utama aparat penegak hukum. Dalam rentang waktu beberapa tahun, tercatat adanya penyaluran dana dalam jumlah besar ke Taiwan melalui perusahaan perantara. Dana tersebut dilaporkan sebagai pendapatan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, serta hasil pengelolaan aset riset dan teknologi.
Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar gaji teknisi lokal, mendukung proses perekrutan, serta membeli peralatan operasional. Otoritas menilai penggunaan dana ini tidak sesuai dengan laporan yang disampaikan, sehingga memperkuat dugaan adanya praktik perekrutan ilegal yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Dalam pemeriksaan, Cheng menyatakan dirinya hanya berperan sebagai perwakilan hukum yang menangani urusan administrasi dan perencanaan pajak. Ia mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan tidak menerima gaji. Cheng juga menyebut bahwa aktivitas perusahaan di Taiwan terbatas pada penelitian dan pengembangan produk ponsel.
Sementara itu, Lin yang disebut menjabat sebagai direktur penelitian dan pengembangan mengakui bertanggung jawab atas proses seleksi teknisi serta kepemimpinan tim. Ia menyatakan bahwa unit di Taiwan tidak memiliki klien sendiri dan seluruh keputusan strategis berasal dari manajemen pusat. Keterangan ini menjadi bagian penting dalam penyidikan karena menunjukkan adanya kendali langsung dari tingkat eksekutif perusahaan.
Hingga kini, pihak OnePlus belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum CEO mereka maupun tuduhan yang disampaikan oleh pemerintah Taiwan. Tidak adanya respons terbuka membuat kasus ini terus menjadi sorotan publik dan industri teknologi global. Banyak pihak menilai klarifikasi perusahaan akan memengaruhi persepsi pasar dan kepercayaan konsumen.
Kasus ini mencerminkan sikap Taiwan yang semakin tegas terhadap perusahaan asing, khususnya dari China, dalam merekrut tenaga kerja lokal. Pemerintah menilai praktik perekrutan tanpa izin berisiko menyebabkan kebocoran keahlian strategis dan melemahkan daya saing industri nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing yang diduga mendirikan entitas bayangan untuk merekrut teknisi lokal. Penyelidikan administratif, pemeriksaan keuangan, hingga penindakan hukum dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Penetapan Pete Lau sebagai buronan menjadi sinyal kuat bahwa Taiwan tidak ragu menindak dugaan pelanggaran hukum, meskipun melibatkan tokoh penting di industri teknologi global. Proses hukum selanjutnya masih berjalan, sementara publik dan pelaku industri mencermati dampak kasus ini terhadap reputasi OnePlus serta dinamika industri teknologi di kawasan Asia Timur.